Dugaan Penyimpangan Dana Revitalisasi Rp1,2 Miliar, FORPEDA Desak Kadisdik Copot Kepsek SMPN 1 Hinai

LANGKAT |BeritaRuang— Dugaan penyimpangan pengelolaan dana bantuan revitalisasi senilai Rp1,2 miliar di SMP Negeri 1 Hinai menjadi sorotan publik. Ketua Forum Pemuda Daerah (FORPEDA) Kabupaten Langkat, Muhammad Nur Adlin, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat segera mencopot Kepala SMP Negeri 1 Hinai dari jabatannya.

Desakan tersebut muncul setelah adanya indikasi kejanggalan dalam realisasi penggunaan anggaran revitalisasi sekolah yang dinilai belum dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Adlin, pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi guna meminta klarifikasi terkait penggunaan dana tersebut. Namun, Kepala SMP Negeri 1 Hinai, Togar Matondang S.Pd., disebut belum memberikan keterangan resmi saat dimintai penjelasan.

Baca Juga :  KETUA KMMB SUMUT DESAK KAPOLDA SUMUT MELALUI BID PROPAM PERIKSA KASATRES NARKOBA POLRES LANGKAT DAN UMUMKAN HASIL PEMANGGILAN SERTA PEMERIKSAAN

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami meminta keadilan dan transparansi. Jika seorang pimpinan sekolah tidak mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana negara di depan publik dan memilih bungkam, maka kredibilitasnya patut dipertanyakan. Kepala Dinas Pendidikan harus mengambil langkah tegas demi menjaga marwah pendidikan di Kabupaten Langkat,” ujar Adlin dalam keterangannya.

Selain meminta tindakan administratif dari Dinas Pendidikan, FORPEDA juga mendesak Inspektorat Kabupaten Langkat untuk segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran revitalisasi tersebut.

Adlin menegaskan, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Tahun Anggaran 2026.

“Kami meminta Inspektorat segera turun ke lapangan dan memeriksa seluruh dokumen LPJ SMP Negeri 1 Hinai. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan justru disalahgunakan untuk kepentingan lain,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan pencopotan kepala sekolah tersebut. Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala SMP Negeri 1 Hinai masih terus dilakukan guna memperoleh perimbangan informasi dalam pemberitaan.