Jakarta|BeritaRuang– Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin pelantikan 1.204 Pamong Praja Muda lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa dari total lulusan tersebut terdiri atas 728 putra dan 476 putri yang akan ditempatkan di berbagai instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN).
Dalam rangkaian pelantikan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyerahkan penghargaan kepada 10 lulusan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik dan pencapaian mereka selama menempuh pendidikan di IPDN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prasetyo menyebutkan, penghargaan Kartika Astha Brata diberikan kepada Aji Bayu Ramadhan, S.Tr.I.P, sementara penghargaan Sapta Adhi Praja diberikan kepada sembilan lulusan terbaik lainnya
Pemerintah berharap para Pamong Praja Muda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat semangat kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat masyarakat.
Menurut Prasetyo, pemerintah terus berkomitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia, mempercepat reformasi birokrasi, dan membangun aparatur negara yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Upaya tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan regenerasi kepemimpinan aparatur pemerintahan guna mendukung tercapainya visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
“Semoga para lulusan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa dan negara, serta menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Prasetyo.
