LANGKAT|BeritaRuang — Gelombang kekecewaan kembali dirasakan oleh warga sawit seberang khususnya warga sekitar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Regional II. Pasalnya, manajemen perusahaan secara sepihak mangkir dan tidak jadi menggelar rapat koordinasi atau pertemuan lanjutan yang sebelumnya telah dijanjikan untuk merespons langsung tuntutan warga pasca-aksi unjuk rasa Minggu lalu.
Sikap batal sepihak ini memicu kemarahan publik, sebab manajemen dinilai tidak memiliki iktikad baik dan sengaja menghindari ruang dialog terbuka dengan masyarakat yang selama ini merasa lingkungan nya tercemar
Saat dikonfirmasi terkait pembatalan tersebut, Manajer PKS PTPN IV Regional II berdalih bahwa agenda pertemuan batal terlaksana karena alasan bentrok jadwal dengan kegiatan lain. Pihak manajemen menyebutkan bahwa sehari setelah aksi unjuk rasa, mereka diundang oleh Komisi IV DPRD Langkat bersama Camat, Kepala Desa, DLH, dan perwakilan masyarakat untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, manajemen berdalih bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah turun mengambil sampel limbah untuk diuji laboratorium pada hari Selasa lalu, serta mengeklaim bahwa Komisi IV DPRD berencana melakukan peninjauan langsung pada hari Kamis sehingga jadwal berbenturan. Manajemen berjanji baru akan melakukan perbaikan apabila hasil uji lab nantinya memang membuktikan adanya kesalahan.
Kendati demikian, klarifikasi dan sederet alasan birokratis tersebut justru dipandang sebelah mata oleh warga. Alasan bentrok jadwal dan berlindung di balik proses formal DPRD serta DLH dinilai masyarakat hanya sebagai tameng untuk melepas tanggung jawab moral atas janji yang telah diucapkan sebelumnya.
”Jangan jadikan agenda di DPRD atau uji lab DLH sebagai alasan untuk membatalkan janji pertemuan dengan masyarakat. Warga di bawah ini lelah dengan janji-janji dan alasan klasik perusahaan. Ketika limbah mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan kami, manajemen seharusnya kooperatif dan menepati komitmennya secara langsung, bukan malah lari dari meja perundingan,” ungkap salah seorang perwakilan masyarakat yang namanya enggan disebutkan, Jum’at (25/9/2026).
Masyarakat mendesak agar pihak manajemen tidak bersikap sewenang-wenang dan menunggu hasil uji lab sebagai alasan untuk menunda penyelesaian masalah. Warga menegaskan akan terus memantau ketat proses uji laboratorium oleh DLH dan menuntut tindakan nyata di lapangan, serta tidak menutup kemungkinan untuk kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang lebih besar jika manajemen terus menunjukkan sikap mangkir dan tidak kooperatif.
