LANGKAT | BeritaRuang – KMMB Sumut menggelar konsolidasi besar-besaran menjelang aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada 13 Mei 2026 mendatang. Konsolidasi tersebut dilakukan sebagai bentuk persiapan sekaligus penguatan gerakan bersama para petani dari berbagai wilayah di Kabupaten Langkat yang selama ini mengaku hak-haknya belum terpenuhi.
Aksi yang akan digelar untuk kelima kalinya itu disebut sebagai bentuk perjuangan rakyat terhadap dugaan praktik penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi yang dinilai merugikan petani kecil. KMMB Sumut menilai program subsidi pupuk yang merupakan bagian dari program nasional diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi
Dalam keterangannya, para petani di Kabupaten Langkat mengaku selama ini harus membeli pupuk subsidi dengan harga yang diduga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, muncul dugaan adanya pungutan liar dalam proses penyaluran pupuk subsidi kepada petani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua KMMB Sumut, Sutoyo, SH, menyebut dugaan pungutan tersebut diduga melibatkan distributor CV Putri Bumi Sriwijaya melalui sejumlah biaya yang dinilai tidak memiliki dasar yang jelas, seperti pungutan SPJB, pungutan APH, hingga pungutan RDKK yang disebut-sebut melibatkan oknum Kepala BPP serta oknum penyuluh pertanian di Kecamatan Secanggang
“Subsidi pupuk merupakan hak petani dan bagian dari program nasional yang seharusnya tepat sasaran. Kami berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini,” ujar Sutoyo.
Dalam aksi 13 Mei 2026 mendatang, KMMB Sumut bersama para petani menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Mendesak Bupati Langkat mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), serta Kepala BPP Kecamatan Secanggang.
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Langkat membentuk tim pengawasan khusus penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran dan sesuai aturan pemerintah.
- Mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Langkat, memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar pupuk subsidi.
KMMB Sumut menegaskan aksi akan terus dilakukan hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan yang dialami para petani di Kabupaten Langkat.
“Petani merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Karena itu, hak-hak petani harus dilindungi dan dipenuhi,” tutup Sutoyo.
