Labuhanbatu | Ruang Berita- Koalisi Mahasiswa Progresif Anti Korupsi Sumatera Utara (KOMPAS SUMUT) Koordinator Labuhanbatu Raya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (23/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah yang dinilai perlu mendapatkan perhatian publik.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan dan mempertanyakan beberapa kegiatan yang dianggap perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Di antaranya anggaran pembuatan video cinematic senilai Rp159,6 juta, perjalanan dinas dalam kota yang mencapai lebih dari Rp500 juta, pengadaan pakaian satu stel senilai Rp32,8 juta, serta persoalan pembayaran pajak galian C dan pajak tempat hiburan malam (THM), karaoke, dan spa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Massa aksi menilai penggunaan anggaran daerah harus berpedoman pada prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut mereka, setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah digalakkan pemerintah.
Saat aksi berlangsung, perwakilan mahasiswa hanya diterima oleh salah seorang Kepala Bidang (Kabid) BAPENDA Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan dialog. Sementara itu, Kepala BAPENDA tidak berada di kantor dan tidak dapat menemui massa aksi secara langsung.
Ketidakhadiran Kepala BAPENDA menjadi sorotan mahasiswa. KOMPAS SUMUT menilai pimpinan instansi seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan langsung atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Selain itu, mahasiswa mengaku belum memperoleh jawaban yang memuaskan atas sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan dalam dialog tersebut.
Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan meminta penjelasan terkait sejumlah penggunaan anggaran yang menjadi perhatian publik. Namun sangat disayangkan Kepala BAPENDA tidak berada di tempat dan jawaban yang kami terima belum menjawab substansi tuntutan yang kami sampaikan,” ujar salah seorang perwakilan massa aksi.
Atas kondisi tersebut, KOMPAS SUMUT menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan atau aksi jilid II dalam waktu dekat. Mereka berencana menghadirkan jumlah massa yang lebih besar dan meminta Kepala BAPENDA hadir secara langsung untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat.
Mahasiswa juga menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat keterbukaan informasi dari pihak terkait. Selain itu, mereka meminta aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran daerah.
Menurut KOMPAS SUMUT, aksi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)
