LANGKAT, 20 April 2026 – Kondisi jalan protokol Kecamatan Wampu yang kembali mengalami kerusakan parah memicu kecurigaan besar di tengah masyarakat. Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK KNPI) Wampu secara terang-terangan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari puluhan perusahaan galian C dan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Sejauh ini, kontribusi nyata dari dana wajib perusahaan tersebut untuk perbaikan infrastruktur jalan hampir tidak dirasakan oleh warga. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa dana CSR di Kecamatan Wampu selama ini mengalir ke arah yang tidak tepat atau hanya dinikmati oleh segelintir oknum.
Ketua KNPI Wampu l, Bambang Yuspranata, S.H menilai adanya ketimpangan yang tidak masuk akal. Di satu sisi, perusahaan terus mengeruk kekayaan alam dan menggunakan jalan publik sebagai jalur distribusi utama. Di sisi lain, biaya perawatan jalan seolah-olah hanya dibebankan pada APBD, sementara dana CSR perusahaan tidak tampak wujudnya dalam bentuk perbaikan jalan yang permanen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mencium adanya ketidakterbukaan dalam penyaluran CSR. Jika benar dana itu ada, mengapa jalan protokol kami tetap hancur seperti kubangan kerbau? Kami menduga ada praktik ‘main mata’ sehingga dana yang seharusnya untuk kepentingan publik di Wampu dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar warga,” ujar perwakilan KNPI Wampu.
Menanggapi dugaan penyimpangan tersebut, KNPI Wampu mengeluarkan pernyataan sikap tegas:
1. Meminta Pemerintah Kabupaten Langkat dan aparat penegak hukum untuk mengaudit aliran dana CSR seluruh perusahaan di Kecamatan Wampu dalam tiga tahun terakhir.
2. Menuntut transparansi dari pihak kecamatan dan perusahaan untuk membuka data kepada publik mengenai berapa besar dana CSR yang dikeluarkan dan ke mana saja alokasinya.
3. Mendesak agar dana CSR dikonsentrasikan pada perbaikan jalan protokol yang menjadi urat nadi ekonomi warga Wampu, bukan untuk kegiatan seremonial yang tidak berdampak luas.
Ketidakpuasan masyarakat kini berada di titik puncak. Selama bertahun-tahun, warga hanya disuguhi janji perbaikan namun realitanya jalan terus mengalami kerusakan akibat tonase kendaraan perusahaan yang berlebihan.
“Jangan salahkan masyarakat jika nanti terjadi aksi pemblokiran total. Kami tidak mau wilayah kami hanya dijadikan tempat mengeruk keuntungan, sementara CSR-nya entah lari ke mana. Kami butuh keadilan, kami butuh jalan yang layak, dan kami butuh transparansi,” tegas Bambang PLT Ketua KNPI WAMPU
Diharapkan Bupati Langkat maupun Camat segera turun tangan untuk memanggil seluruh pimpinan perusahaan di wilayah Wampu guna mengklarifikasi carut-marutnya penyaluran dana CSR ini sebelum gejolak sosial di tengah masyarakat semakin meluas.
