MEDAN|BeritaRuang , 11 September 2026 , Pengurus Daerah (PD) II GM FKPPI dan Satgas PD II GM FKPPI Sumatera Utara mengecam dugaan penyerangan terhadap massa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi di kawasan Capital Building Medan, Kamis (11/9/2026).
Aksi tersebut disebut merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya, dugaan aktivitas peredaran narkotika, dugaan peredaran minuman beralkohol tanpa kelengkapan pita cukai resmi, serta dugaan persoalan perpajakan.
Namun, penyampaian aspirasi tersebut disebut diwarnai insiden kekerasan. Berdasarkan keterangan pihak GM FKPPI Sumut, sejumlah orang tidak dikenal (OTK) diduga melakukan penyerangan terhadap peserta aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabid Hukum dan HAM Satgas GM FKPPI Sumut, Sutoyo, S.H., meminta aparat penegak hukum tidak hanya mengusut pihak yang diduga melakukan penyerangan di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menggerakkan atau mengoordinasikan aksi tersebut.
“Kalau benar ada pihak yang mengerahkan OTK, jangan hanya menangkap pelaksana. Kami meminta aparat juga mengusut siapa yang berada di baliknya,” ujar Sutoyo.
Menurut Sutoyo, dugaan penyerangan tersebut perlu ditangani secara serius karena menyangkut keamanan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia juga mempertanyakan pengamanan kepolisian saat insiden berlangsung. Sutoyo mengklaim terdapat sejumlah personel kepolisian di sekitar area parkir Capital Building ketika dugaan penyerangan terjadi.
“Kami melihat ada personel kepolisian di lokasi. Karena itu, kami mempertanyakan langkah pengamanan ketika massa aksi diduga diserang. Kami berharap hal ini dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak kepolisian,” katanya.
Sutoyo menegaskan, pihaknya menghormati tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi penyampaian pendapat. Namun, ia meminta agar pengamanan diberikan secara adil kepada seluruh pihak yang berada di lokasi.
Menurut dia, setiap kegiatan aksi yang dilakukan pihaknya telah dikomunikasikan kepada kepolisian, termasuk mengenai lokasi dan agenda kegiatan.
“Setiap aksi selalu kami komunikasikan dengan pihak kepolisian agar kegiatan dapat berlangsung aman dan tertib. Karena itu, ketika terjadi dugaan penyerangan, kami meminta agar peristiwa tersebut diusut secara objektif,” ujarnya.
Ia juga meminta agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan apabila penyelidikan menemukan adanya pihak lain yang turut terlibat.
“Jangan sampai hukum hanya tegas kepada masyarakat yang menyampaikan kritik, tetapi tidak memberikan perlindungan yang sama ketika masyarakat menjadi korban kekerasan. Kami meminta Kapolda Sumut memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan transparan,” kata Sutoyo.
Atas kejadian tersebut, PD II GM FKPPI dan Satgas PD II GM FKPPI Sumut mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk:
1. Mengusut dugaan penyerangan terhadap massa aksi secara menyeluruh.
2. Mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyerangan.
3. Menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan atau mengoordinasikan penyerangan.
4. Memeriksa keterangan personel kepolisian yang berada di lokasi saat kejadian.
5. Mengamankan dan memeriksa rekaman CCTV serta alat bukti lain yang relevan.
6. Menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak yang diduga melakukan penyerangan dengan pihak lain yang berkepentingan di kawasan Capital Building.
7. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik sesuai ketentuan hukum.
GM FKPPI Sumut menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum dan aksi lanjutan apabila dugaan penyerangan tersebut tidak ditangani secara serius.
Sutoyo menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mencari konflik, melainkan meminta agar dugaan kekerasan terhadap peserta aksi diproses sesuai hukum.
“Kami tidak mencari keributan. Kami hanya meminta agar hukum ditegakkan dan peristiwa ini ditangani secara transparan. Kami akan mengawal prosesnya agar persoalan ini dapat diketahui secara terang,” pungkasnya.
