JAKARTA,BeritaRuang –Presiden Prabowo Subianto mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dan dinilai memicu bencana banjir di sejumlah wilayah Pulau Sumatra. Keputusan itu diambil usai laporan hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pascabanjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden menerima laporan hasil investigasi Satgas PKH dalam rapat terbatas yang digelar secara daring dari London, Inggris, pada Senin (19/1).
“Bapak Presiden mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Audit Dipercepat Pascabanjir
Prasetyo menjelaskan, bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatra mendorong pemerintah mempercepat proses audit terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan dan sekitarnya. Hasilnya, ditemukan pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan tata kelola kawasan hutan.
Dari total 28 perusahaan, 22 perusahaan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan alam dan hutan tanaman dengan total luasan mencapai 1.010.592 hektare. Sementara 6 perusahaan lainnya berasal dari sektor nonkehutanan, meliputi tambang, perkebunan, dan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).
Daftar 22 Perusahaan Pemegang PBPH
Aceh (3 Unit):
- PT Aceh Nusa Indrapuri
- PT Rimba Timur Sentosa
- PT Rimba Wawasan Permai
Sumatra Barat (6 Unit):
PT Minas Pagai Lumber
PT Biomass Andalan Energi
PT Bukit Raya Mudisa
PT Dhara Silva Lestari
PT Sukses Jaya Wood
PT Salaki Summa Sejahtera
Sumatra Utara (13 Unit):
PT Anugerah Rimba Makmur
PT Barumun Raya Padang Langkat
PT Gunung Raya Utama Timber
PT Hutan Barumun Perkasa
PT Multi Sibolga Timber
PT Panei Lika Sejahtera
PT Putra Lika Perkasa
PT Sinar Belantara Indah
PT Sumatera Riang Lestari
PT Sumatera Sylva Lestari
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
PT Teluk Nauli
PT Toba Pulp Lestari Tbk
Daftar 6 Badan Usaha Nonkehutanan
Aceh (2 Unit):
PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)
CV Rimba Jaya (PBPHHK)
Sumatra Utara (2 Unit):
PT Agincourt Resources (IUP Tambang)
PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)
Sumatra Barat (2 Unit):
PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)
PT Inang Sari (IUP Kebun)
Pemerintah Tegaskan Penertiban Berlanjut
Prasetyo menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk menertibkan pengelolaan kawasan hutan dan memastikan aktivitas usaha tidak merusak lingkungan serta mengancam keselamatan masyarakat.
Pemerintah juga memastikan Satgas PKH akan terus melakukan pengawasan dan audit lanjutan terhadap perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di kawasan rawan bencana.
