BeritaRuang | Medan — Dugaan penyalahgunaan wewenang mencuat di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Labuhan Deli, Sumatera Utara. Sejumlah aktivis mahasiswa mengungkap adanya praktik pemberian fasilitas istimewa berupa kamar mewah berbayar bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), yang diduga melibatkan oknum pejabat Rutan dan Badan Hukum Pemasyarakatan Tertentu (BHPT).
Fasilitas yang disebut menyerupai kamar hotel itu diduga dipatok dengan tarif jutaan rupiah dan digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Dugaan tersebut memicu desakan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Adrianto, agar mengambil langkah tegas terhadap pimpinan Rutan Labuhan Deli dan pejabat terkait.
Ketua Mahasiswa Aktivis Indonesia, Abdul Rahman Batu Bara, menyebut dugaan praktik fasilitas khusus tersebut tidak berdiri sendiri. Ia menuding adanya keterlibatan oknum pejabat BHPT berinisial AK yang diduga berperan dalam penyediaan fasilitas tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rutan Labuhan Deli diduga menyediakan kamar mewah dengan fasilitas layaknya hotel kepada warga binaan. Kamar itu dipatok tarif jutaan rupiah dan diduga digunakan untuk aktivitas asusila dengan lawan jenis yang difasilitasi melalui oknum pejabat BHPT berinisial AK,” ujar Abdul Rahman di Medan, Rabu (28/01/2026).
Desakan serupa disampaikan Ketua Solidaritas untuk Aksi dan Rakyat Sumatera Utara (SUARA SUMUT), Tomi Syahputra. Ia meminta Menteri Imipas yang dijadwalkan berkunjung ke Sumatera Utara agar mencopot Kepala Rutan Labuhan Deli, Eddy Junaedi, serta pejabat BHPT berinisial AK apabila dugaan tersebut terbukti.
“Kami berharap kehadiran Bapak Menteri Imipas dapat menjadi momentum penindakan tegas terhadap bawahan yang diduga menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi dengan menyediakan bilik asmara bagi warga binaan,” kata Tomi.
Ia juga mengungkap dugaan adanya aliran dana dari penyewaan bilik asmara tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, uang hasil penyewaan diduga disetorkan kepada pejabat BHPT berinisial AK dan kemudian mengalir ke atasan di Rutan Labuhan Deli.
“Kami mendapatkan informasi adanya setoran rutin yang diduga diberikan kepada pejabat BHPT inisial AK, lalu diteruskan ke atasan usai fasilitas tersebut disewakan,” ungkapnya.
Menurut Tomi, praktik tersebut bertolak belakang dengan fungsi rutan sebagai tempat pembinaan dan pembentukan kesadaran hukum bagi warga binaan.
“Rutan dan lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan agar narapidana menyesali perbuatannya, bukan justru menyediakan fasilitas yang membuat mereka semakin menyimpang,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti dugaan pelanggaran lain seperti penyelundupan wanita penghibur dan penggunaan telepon seluler secara bebas di dalam rutan. Menurutnya, praktik tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perlindungan dari oknum tertentu.
“Tidak mungkin hal ini terjadi tanpa ada yang membackup. Termasuk dugaan masuknya wanita penghibur dan bebasnya penggunaan ponsel di dalam rutan,” katanya.
Abdul Rahman Batu Bara juga menambahkan dugaan lain, yakni permintaan uang oleh oknum pejabat BHPT kepada salah satu tahanan.
“Oknum pejabat BHPT inisial AK diduga meminta uang sebesar Rp70 juta kepada tahanan berinisial Reda Ridki alias Sa’id dengan dalih mengurus kenaikan jabatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Labuhan Deli sebelumnya telah memberikan klarifikasi dan membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan tidak ada fasilitas khusus sebagaimana yang dituduhkan.
“Saya sudah cek ruangannya. Itu hanya ruangan biasa saja,” kata Kepala Rutan Labuhan Deli saat dikonfirmasi, Kamis malam.
