Medan – Aliansi Mahasiswa Nasional Anti Tirani (AMANAT) Sumatera Utara secara resmi melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terkait dugaan penggelapan dokumen penting milik PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU).
Dumas tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator AMANAT Sumut, M. Nur Adlin, di Kantor Kejatisu pada Senin (26/1/2026). Dalam keterangannya, Adlin mendesak Kejatisu untuk segera mengusut tuntas dan membongkar dugaan konspirasi internal yang disinyalir bertujuan menghilangkan barang bukti tindak pidana korupsi di tubuh BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut
Menurut AMANAT Sumut, dugaan penggelapan dokumen ini bukan perkara sepele, melainkan kejahatan serius yang mengancam keberlangsungan aset daerah dan merugikan kepentingan publik secara luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PT PSU adalah BUMD milik rakyat Sumatera Utara. Jika dokumen pentingnya diduga digelapkan oleh pejabat internal, itu sama saja dengan merampok hak masyarakat Sumut secara terang-terangan,” tegas Adlin.
Adlin menjelaskan, dugaan penggelapan dokumen tersebut sebelumnya telah dilaporkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT PSU dengan terlapor Kepala Subbagian Rumah Tangga berinisial ADD. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/1443/IX/2025/SPKT/Polda Sumatera Utara, tertanggal 1 September 2025.
Namun hingga kini, lanjut Adlin, proses penegakan hukum dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan keberanian aparat penegak hukum dalam menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Kami menduga kuat ada upaya yang sistematis dan terstruktur untuk menghilangkan dokumen yang berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi. Ini bukan kelalaian, ini konspirasi,” ujarnya.
Akibat dugaan penggelapan dokumen tersebut, PT PSU disinyalir mengalami kerugian negara dan daerah dalam jumlah yang sangat besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Kerugian yang ditimbulkan bukan puluhan miliar, tetapi diduga mencapai Rp400 miliar hingga Rp520 miliar. Angka ini sangat fantastis dan tidak boleh ditoleransi,” tegas Adlin.
AMANAT Sumut menilai Kejatisu memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab moral untuk segera mengambil alih dan mempercepat penanganan perkara ini, mengingat kuatnya indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah.
“Kami mendesak Kejatisu agar bertindak tegas, transparan, dan berani. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Siapa pun yang terlibat, meski pejabat, harus diproses secara hukum,” tandasnya.
Lebih lanjut, AMANAT Sumut menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan melakukan konsolidasi gerakan lanjutan apabila Kejatisu dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum serta melindungi aset daerah.
“Ini adalah ujian integritas aparat penegak hukum. Rakyat Sumatera Utara menunggu keberanian Kejatisu,” pungkas Adlin.
